Perluasan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dengan Sistem Bikameral Ideal

Abstract

Penelitian yang berjudul “Perluasan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dengan Sistem Bikameral Ideal” bertujuan untuk menganalisa sistem bikameral yang diterapkan di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dapat diperluas menggunakan konsep sistem bikameral ideal yang diusulkan oleh kelompok DPD di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative. Sehingga berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa di dalam lembaga legislatif harus mampu melalukan checks and balances. Dilihat dari kewenangan legislasi DPD sekarang sangat jauh dibanding kewenangan legislasi DPR. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perluasan kewenangan legislasi DPD yang komprehensif agar mampu menjalankan fungsinya secara ideal sesuai legitimasi publik yang diberikan kepada DPD melalui pemilu. Kemudian ada usulan oleh DPD yaitu sistem bikameral ideal yang dikembangkan dalam penelitian ini. Konsep sistem bikameral ideal yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu, DPD membahas semua RUU bersama DPR. Kekuasaan membentuk undang-undang ada di DPD, DPR dan Presiden. DPR, DPD dan Presiden dapat mengajukan RUU tidak terbatas pada RUU tertentu. Pembahasan semua rancangan undang-undang dilakukan oleh DPD dan DPR. Kewenangan menetapkan undang-undang dilakukan oleh DPR, DPD dan Presiden. Dengan adanya penambahan kewenangan legislasi tersebut maka akan membentuk sistem bikameral ideal, dikarenakan adanya integrasi antara likely bicameralism dengan strong bicameralism agar tidak ada kesenjangan kewenangan dalam pembentukan undang-undang yang signifikan.