Kedudukan Hukum Penyelenggara Financial Technology dalam Transaksi Peer to Peer Lending

Abstract

Kedudukan hukum antara para pihak sangatlah penting agar dapat mengetahui siapa yang dapat bertanggung jawab dengan melihat kedudukan hukum para pihaknya. Kedudukan hukum tergambar dengan jelas dalam hubungan hukum para pihaknya yang dapat dilihat dari hak dan kewajibannya. Kedudukan penyelenggara sebagai penerima kuasa dari pemberi pinjaman untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan kepada penerima pinjaman dan memberikan pengembalian beserta bunga yang telah dibayar oleh penerima pinjaman melalui rekening penyelenggara. Penyelenggara sebagai pihak yang bertindak mempertemukan secara online, sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan sebagai penyedia jasa dengan menyediakan platform atau website dalam menghubungkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman seharusnya ikut bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi. Bentuk pertanggung jawaban yang dimaksud adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 1239 KUHPerdata dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini ditulis dengan melakukan penelitian secara normative, yaitu penelitian yang bertujuan menemukan kaidah dan asas-asas hukum dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Serta pendekatan konseptual yang menganalisis secara konseptual dengan mengemukakan teori-teori dan konsep-konsep.