Perkawinan Anak dalam Perpektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang

Abstract

Perkawinan anak yang terjadi di Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru menjadi salah satu kejadian tentang keprihatinan tatanan sosial. Peristiwa tersebut selain menunjukkan tatanan yang kurang bagus dalam budaya perkawinan juga ada permasalahan terhadap hak-hak anak yang hilang terkait peralihan status anak ke status ibu atau ayah (orang tua), padahal jika dilihat dari batasan maksimal dikatakan seorang anak, mereka masih dalam kategori anak. Sebenarnya kebijakan hukum yang bisa lebih mengakomodir hak-hak anak itu berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak, atau undang-undang perkawinan, sehingga di dalam masyarakat semua bisa terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan perkawinan anak dalam perspektif undang-undang perlindungan anak yang terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti langsung dengan terjun ke lapangan melakukan observasi, wawancara dan mendokumentasikan beberapa data terkait penelitian ini, selain itu peneliti juga melakukan penggalian data melalui arsip desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perkawinan anak menurut undang-undang perlindungan anak dilarang, karena akan menghilangkan hak seorang anak. Masyarakat Desa Wirogomo melarang dan menyayangkan terjadinya perkawinan anak di desa mereka, akan tetapi mereka terkadang harus melakukan hal tersebut untuk melindungi hak anak yang lebih penting dari hak alamiah anak, seperti pendidikan, tumbuh kembang dan hak-hak lain yang menyangkut kebutuhan anak.