Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Abstract

Salah satu persoalan yang muncul akibat berkembangnya teknologi internet adalah munculnya media sosial, seiring banyaknya media sosial yang berkembang mengakibatkan konflik, hal ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum sehingga perlu adanya penerapan hukum untuk mengatur pengguna media sosial di internet. Berdasarkan persoalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomot:382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran nama baik dan atau penghinaan di media sosial sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana dalam putusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1). Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik di media elektronik. Hakim dalam memutus perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik haruslah bersifat adil dan mendekati rasa keadilan bagi semua pihak karena adanya pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal ini merupakan penerapan sanksi pidana bagi pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik.