Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Force Majeure(Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu bentuk dari force majeure dimana dalam kasus ini digunakan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini menjawab apakah peraturan perundang-undangan tentang sampah bukan merupakan force majeure telah sesuai dengan ajaran teori mengenai force majeure. Dimana dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tidak serta merta dapat dikatakan sebagai force majeure. Suatu keadaan dapat dikatakan force majeure apabila terpenuhinya unsur-unsur dari teori force majeure yang dapat didapatkan melalui pengertian dari KUH Perdata, pendapat para ahli, kumpulan yurisprudensi Mahkamah Agung. Suatu keadaan apabila masih dapat dilakukannya alternatif-alternatif lain tidak dapat dikatakan sebagai force majeure. Dikeluarkannya beberapa kebijakan atau peraturan perundang-undangan pada kasus ini merupakan salah satu bentuk alasan yang dapat digunakan negara untuk membebaskan diri dari pertanggung jawaban (state necessity). Dimana negara tidak mempunyai pilihan lain, yang dilakukan negara merupakan satu-satunya jalan yang dapat dilakukan dan merupakan risiko regulasi sebagai dampak dari pemberlakuan peraturan