Kajian terhadap Pembuktian dalam Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perkara Nomor 50/PID/2014 PT DKI)

Abstract

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka.1Akan tetapi, implementasinya masih belum sesuai. Sebagai contoh, putusan bebas perkara tindak pembunuhan nomor 50/pid/2014 PT DKI yang merupakan wujud konkret bahwa penegakan hukum pidana masih belum sesuai dengan tujuan negara Indonesia itu sendiri sebagai negara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila ianya tidak memperoleh suatu keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Terlepas dari proses hukum yang dijalani (criminal justice system) mulai penangkapan sampai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka proses yang paling penting adalah pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi dan terdakwalah yang bersalah telah melakukannya.2 Pertimbangan Hakim pada tingkat peninjauan kembali telah sesuai, sebagaimana Hakim pada dasarnya harus dapat membebaskan para pelaku yang sebenarnya tidak harus dipidana karena kesalahannya, sebab para pelaku setelah diteliti pada fakta hukum baru yang ditemukan dalam proses peradilan pidana ternyata bukanlah para terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, dan perlunya juga kecermatan Hakim pada setiap tingkat peradilan untuk mengungkap secara jelas fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi