Akibat Hukum Putusan Pidana Pemalsuan Surat terhadap Status Kepemilikan Hak Atas Tanah (Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat)

Abstract

Penelitian dengan judul akibat hukum putusan pidana pemalsuan surat terhadap status kepemilikan hak atas tanah (dalam perspektif keadilan bermartabat) memiliki rumusan masalah bagaimana akibat hukum putusan pidana pemalsuan surat terhadap status kepemilikan hak atas tanah (dalam perspektif keadilan bermartabat). Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan menganalisis akibat hukum putusan pidana pemalsuan surat terhadap status kepemilikan hak atas tanah (dalam perspektif Keadilan Bermartabat). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan-bahan hukum akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam Putusan Perkara Pidana No. 159/Pid.B/2008/PN.Slw. dapat disetujui. Meskipun sertifikat merupakan akta otentik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Dimana apa yang tercantum di dalam sertifikat harus diterima sebagai sesuatu yang benar baik dalam melakukan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan. Akan tetapi sertifikat-sertifikat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harta atau asset suatu perseroan. Sehingga tidak ada keanehan jika Sertifikat Hak Atas Tanah tidak dikembalikan kepada pemilik yang namanya tertera dalam sertifikat. Akan tetapi sertifikat-sertifikat tersebut malah dikembalikan kepada Pihak Ketiga dalam PT yang dalam hal ini Pihak Ketiga punya hak dan merupakan asal darimana sertifikat tersebut diambil untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan. Dengan kata lain, orang yang berhak tetap berhak menjadi pemilik hak.