Upaya Kerjasama Internasional Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Kejahatan Transnasional Money Laundering Tahun 2014 - 2018

Abstract

Kejahatan transnasional hadir seiring dengan perkembangan zaman sehingga membuat pelaku kejahatan semakin mudah untuk melakukan aksinya dimana saja. Salah satu contoh kejahatan transnasional yang cukup menyita perhatian pemerintah Indonesia adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang hadir dikarenakan adanya aksi kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Pencucian uang dapat dilakukan dengan cara memindahkan uang hasil kejahatannya, menyamarkan uang hasil kejahatannya, dan mentransfer kembali uang hasil kejahatannya yang sudah ‘bersih’ ke dalam rekening pelaku. Untuk menangani kejahatan pencucian uang pemerintah Indonesia melalui PPATK, KPK dan Polri melakukan upaya kerjasama internasional dengan berbagai institusi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional pencucian uang. Penelitian ini menggunakan teori liberal institusionalisme dan konsep kejahatan transnasional. Dalam penelitan ini terdapat jenis data primer yang berasal dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak NCB Interpol Indonesia dan data sekunder yang dihasilkan dari jurnal, berita serta laporan tahunan dari PPATK dan KPK. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan PPATK KPK dan Polri dalam penandatanganan MOU kerjasama pencegahan pencucian uang dengan beberapa negara, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai forum internasional FATF, diskusi dan kerjasama pengembangan kapasitas dengan Hongkong, serta kerjasama dengan negara Singapura dan Mauritius dalam penelusuran aset hasil pencucian uang. Dengan demikian upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia telah tersebut telah membantu proses penanganan serta pencegahan kejahatan transnasional pencucian uang di Indonesia.

Transnational crime is come along with the current development so that makes the perpetrator getting easier to his act everywhere. One of the transnational crime that seized the attention of Indonesian government is money laundering. Money laundering exist because the previous crime activity. Money laundering can be done by transferring the money from proceeds of crime, disguise the money, and transfer back the money that already ‘clean’ back to the perpetrator’s bank account. To deal with the money laundering crime Indonesian government through PPATK, KPK and Polri are doing international cooperation with various institution. The research aims to describe the effort of international cooperation undertaken by Indonesian government in order to handle transnational crime money laundering. The research using theory institutionalism liberalism and transnational crime concept. The research using primer data that come from interview with NCB Interpol Indonesia and the secondary data come from journal, news and annual report from PPATK and KPK. The result from this research is the effort made by PPATK, KPK and Polri by signing MOU on money laundering prevention with several nation, Indonesia is actively involved in various international forum FATF, discussion and cooperation in capacity development with Hongkong, and cooperation with Singapore and Mauritius in search assets from money laundering. Thus the efforts made by the Indonesian government have helped the process of handling and preventing transnational crime of money laundering in Indonesia.