Perbandingan Ketentuan Pengupahan antara Hukum Mesir dan Hukum Indonesia Prespektif Keadilan Jhon Rawls

Abstract

Masalah pengupahan di Indonesia bisa dilihat dari demontrasi pekerja tiap tahun tiap may day menjadi rutinan untuk turun aksi bagi para buruh. kejaian tersebut menjadi refleksi bagi peraturan yang sudah dibuat di Indonesia khususnya upah minimum yang setiap daerah berbeda-beda, sepertihalnya di Mesir seperti di Indonesia yang sama-sama sebagai penduduk mayoritas muslim tetapi tidak memberlakukan Hukum Islam dalam mengatur ketenagakerjaan, melainkan menggunakan ILO, namun Mesir dan Indonesia terdapat kebijakan upah minimum yang berbeda, di misalnya di Mesir menggunakan sentralistik dewan pengupahan cukup dewan pusat, sedangkan di Indonesia penetapan upah minimum terdapat di setiap provinsi, kabupaten/kota. Dalam perbedaan tersebut dilihat prespektif keadilan Jhon Rawls agar sesuai dengan prinsip non diskriminasi, prinsip no work no pay, prinsip kebebasan berkontrak. Penelitian ni dapat menemukan perbedaan dan persamaan serta beberapa analisis kekurangan dan kelebihan di dalam menuangkan tiga prinsip diatas. Sebagaimana tertuang dalam Egyiptian Labor Law No. 12 years 2003 dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pijakan perbedaan dan persamaan tersebut terletak pada kebijakan pemerintah Mesir dan Indonesia yang hemat penulis kondisi negaranya masing-masing. Namum berbeda dalam pandangan keadilan Jhon Rawls bahwa salah satu poin penting untuk menganalisa perbedaan tersebut tentang kebijakan upah minimum antara kebijakan Mesir dan Indonesia, Mesir lebih relevan dan lebih adil dalam penetapan upah minimum dengan model sentralistik. Disamping itu bahan-bahan lain yang relevan seperti undang-undang, buku-buku, jurnal, tesis, dan bahan pendukung lainnya. Tujuan dari hasil temuan ini akan direkomendasikan kepada Kementrian Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serta trias politika. Karena hemat penelitian penulis terhadap perbandingan pengupahan ini, lebih banyak menemukan kekurangan-kekurangan yang perlu diamandemen Undang-undang No 13 Tahun 2003. Penelitian ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikrian penulis kepada pemerintah Indonesia tentang Ketenagakerjaan dan pengupahan agar kedepan bisa memberikan respon yang positif.