Kajian Hukum Pidana Atas Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No. 320/PID.SUS/2011/PN. JPR jo NO. 101/PID/2012/PT.SMG jo NO. 1160 K/PID.SUS. 2012)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan yuridis Hakim dalam memutus tindak pidana fidusia (studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No. 320/Pid.Sus/2012/PT. Smg jo. No. 1160 K/Pid.Sus.2012) dengan menjatuhi hukuman pidana terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU Fidusia. Ringkasan kronologis dalam peristiwa tersebut yakni Terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor yang merupakan benda objek jaminan fidusia pada 3 Mei 2010, sedangkan Sertifikat Jaminan Fidusia baru dikeluarkan setelah didaftarkan pada 20 Agustus 2010. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan dari tanggal terjadinya tindak pidana dengan tanggal didaftarkannya tersebut. Oleh karena ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa belum terdapat hubungan hukum kefidusiaan di antara Terdakwa dengan PT. FIF Cabang Jepara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Atas dasar ini, maka ketentuan tindak pidana fidusia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua, sebenarnya tidak tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa.Ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan kepadanya adalah ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.