Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam UUD NRI 1945

Abstract

Dalam sebuah negara, dikenal adanya konsep walfer state yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban secara hukum dan moral untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. UUD 1945 sebagai kontitusi negara Indonesia juga menganut prinsip kesejahteraan yang terlihat dalam Pasal 34 ayat (2) juga memberikan tugas bagi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya ketentuan diatas menimbulkan dua isu hukum yang layak untuk dikaji yakni : bagaimanakah cara Pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial tersebut sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan apakah saat ini pengaturan Jaminan Sosial dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS sudah sesuai dengan UUD NRI 1945. Untuk mencari jawaban tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa sebagai negara welfare state), maka negara telah berupaya mengembangkan Sistem jaminan sosial dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sehingga BPJS merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan yang terdapat dalam UUD NRI 1945, karena BPJS sendiri dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial kepada seluruh rakyat agar tercipta kesejahteraan dalam bidang sosial-ekonomi.