Alam sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Perdata

Abstract

Penelitian ini hendak mengkaji tentang dimungkinkannya alam dikategorikan sebagai subjek hukum dalam hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini berdasarkan permasalahan kerusakan alam (lingkungan) semakin meningkat yang mengganggu kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Kerusakan alam ini disebabkan oleh fenomena alam secara alami atau karena perbuatan manusia, perbuatan manusia yang mendayagunakan alam secara besar-besaran menyebabkan terjadinya pencemaran (kerusakan) alam dan didukung dengan kurangnya tanggung jawab manusia dalam melestarikan atau memulihkan kerusakan alam. Selama ini, manusia telah dijajah oleh etika antroposentrisme, yaitu menganggap alam sebagai objek, sehingga perilaku manusia cenderung semena-mena dan merugikan kelestarian alam. Sebagai kritik dari konsep antroposenterime, muncul konsep ekosentrisme (ekorasi) yang memandang alam mempunyai kedaulatannya sendiri. Maka dengan konsep ekokrasi, alam dapat meningkat dari objek menjadi subjek. Dalam penelitian ini penulis hendak membandingkan pengaturan tentang perlindungan alam di Indonesia dengan negara lain yang telah mengakui alam sebagai subjek hukum. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keterbatasan pengaturan perlindungan alam di Indonesia dan menempatkan alam sebagai subjek hukum memberikan implikasi hukum yaitu adanya perubahan peraturan yang lebih menekan hak asasi alam, perlu adanya wali bagi alam dalam melakukan perbuatan hukum dan penambahan legal standing bagi alam dalam hukum perdata