Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja karena Mutasi yang Ditolak Pekerja (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN.Smg J.o NoMOR 578 K/Pdt.Sus-PHI/2019 dan Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2017PN)

Abstract

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dirumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan yaitu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja, perjanjian kerja dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg J.o. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2019 antara PT ETHICA Industri Farmasi melawan Dannyel sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 karena tergugat telah mangkir lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 kali dan tetap tidak masuk, sehingga dikualifikasi mengundurkan diri. Atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Tergugat berhak memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat(4). Putusan kasasi menolak gugatan penggugat untuk selebihnya, hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003. Putusan Perkara Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2017PN.Pbr antara Muhammad Tamsil melawan PT Delimuda Nusantara sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 karena penggugat tidak melaksanakan mutasi tugas di tempat kerja atau tempat tugas yang baru yakni di Kantor PT. Delimuda Nusantara Unit Usaha Ku mba (Kalimantan Barat) lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut. Hal tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1). Maka pemutusan hubungan kerja karena mutasi pekerja tersebut dianggap sah. Putusan hakim dalam dua kasus di atas telah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada kasus pertama putusan atas pemutusan hubungan kerja dianggap sah karena sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan.