Hizbul Mujahideen dalam Transformasi Pemahaman Internasional terkait Perjuangan Pembebasan Kashmir Tahun 2016-2021

Abstract

Wilayah Jammu-Kashmir telah lama hidup dalam ketidakpastian politik. Perjuangan masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya terhalang oleh pengaruh India dan Pakistan sebagai negara yang bersengketa. Kondisi tersebut membangkitkan berbagai macam gerakan masyarakat yang berupaya menyuarakan hak-haknya. Salah satu yang terbesar adalah Hizbul Mujahideen yang juga merupakan gerakan separatis yang secara konsisten hadir mewarnai perpolitikan Jammu-Kashmir. Dengan menggunakan teori konstruktivisme oleh Nicholas Onuf, penelitian ini berupaya mengangkat peran Hizbul Mujahideen sebagai agent yang turut membentuk rules di tengah pergolakan sengketa wilayah India-Pakistan yang menyertainya selama lebih dari tujuh dekade. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya transformasi struktur pemahaman internasional akibat kehadiran Hizbul Mujahideen. Khususnya pada tahun 2016-2021 di bawah Perdana Menteri Narendra Modi yang menyadari potensi gerakan separatis ini sehingga berupaya mengubah status Hizbul Mujahideen menjadi FTO (Foreign Terrorist Organization). Status FTO juga diakui oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada atas usaha India. Sekalipun demikian PBB dalam Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menolak status tersebut. Karenanya penelitian ini berupaya menempatkan masyarakat Kashmir dalam perspektif Hizbul Mujahideen sebagai objek utama dalam pembahasan sengketa wilayah, untuk memperbaharui penelitian terdahulu yang hampir selalu berfokus pada peran kedua negara yang bersengketa.