Anavina Fuka Bipolo Suatu Tinjauan Kritis dari Prespektif Kesetaraan Jender terhadap Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Gereja dan Masyarakat di Buru Selatan

Abstract

Isu-isu tentang perempuan, ketidak-adilan dan ketidak-setaraan jender dalam masyarakat selalu menjadi topik-topik bahasan dalam berbagai pertemuan dan dialog di seluruh dunia. Di Indonesia, hampir setiap hari selalu terdengar dan terlihat adanya berbagai tindakan diskriminasi dan rasisme terhadap perempuan. Berbagai bentuk diskriminasi ini disebabkan oleh ketidak-setaraan dan ketidak-adilan yang dialami oleh perempuan, baik dalam struktur budaya (adat istiadat) maupun konteks sosial masyarakat. Salah satu kasus permasalahan mengenai perempuan di Indonesia adalah persoalan tentang peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat di Buru Selatan. Di Buru Selatan peran dan kedudukan anavina (kaum perempuan) berbeda antara perempuan di daerah pegunungan dan perempuan di daerah pesisir. Di pegunungan, perempuan tidak memiliki hak secara penuh untuk menentukan jalan kehidupan mereka. Segala keputusan penting tentang diri dan hidup perempuan, ditentukan oleh orang tua, sanak saudara laki-laki dan suaminya. Perempuan juga terbatas dalam peran-peran di masyarakat terutama di bidang pemerintah adat. Perempuan hanya boleh berperan dalam rumah-tangga. Kedudukan (posisi) perempuan dalam keluarga dan masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sementara di pesisir, peran dan kedudukan perempuan telah bergerak menuju kesetaraan dengan kaum laki-laki. Meskipun dalam bidang pemerintah adat, perempuan belum memiliki kedudukan di sana. Kondisi yang lebih baik dialami perempuan di dalam gereja, di mana mereka diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, untuk berperan dan menduduki jabatan-jabatan gereja. Perbedaan peran dan kedudukan ini, disebabkan karena perbedaan arus informasi dan globalisasi yang diterima masyarakat di daerah pegunungan dan pesisir di Buru Selatan, yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Di daerah pegunungan, masyarakat masih tertutup dan tetap hidup dalam adat istiadat asli orang Buru yang tidak lagi relevan saat ini, karena mendiskriminasi perempuan. sementara di daerah pesisir, masyarakat lebih terbuka dan mulai memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan dan memiliki kedudukan. Hal ini dipengarui oleh adanya globalisasi dalam masyarakat serta pendidikan yang memadai yang merangsang pemikiran dan perilaku mereka. Perbedaan ini pula menjadi indikator bahwa dalam kehidupan masyarakat di Buru Selatan, belum ada kesetaraan dan keadilan jender secara menyeluruh. Inilah fenomena menarik sekaligus memprihatinkan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadapnya. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji akar ketidakadilan dan kesetaraan jender terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat di Buru Selatan, dengan melihat pula kondisi geografis masyarakat (masyarakat pegunungan dan pesisir). Dengan bertumpu pada prespektif kesetaraan jender, penulis melakukan tinjauan kritis terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat di Buru Selatan, baik pada daerah pegunungan maupun daerah pesisir. Adapun berbagai praktek masyarakat yang mendiskriminasi peran dan kedudukan perempuan di Buru Selatan, sangat bertalian erat dengan kondisi geografis dan kebiasaan hidup masyarakat yang telah membudaya dan menjadi adat istiadat bagi mereka. Pada akhirnya penulis membangun sebuah refleksi teologis yaitu bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki. Kesetaraan dalam arti memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan diri. Kesetaraan juga adalah dengan memandang peran dan kedudukan perempuan di rumah sebagai peran dan kedudukan yang sama dan setara nilainya dengan peran dan kedudukan laki-laki di luar rumah.