Implementasi Restitusi Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) dalam Putusan Hakim

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) semakin meningkat dari hari kehari dengan modus yang semakin berkembang. Dalam tindak pidana perdagangan orang mayoritas yang dijadikan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Permasalahan dalam skripsi ini untuk membahas bagaimana peran penegak hukum dalam mengatasi kasus pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tersebut dan mengatahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberian hak restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan cara pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi Putusan Nomer 231/Pid.Sus/2015/PT Bandung dan Putusan Nomer 331/Pid. B/2011/PN. Manado selanjutnya data diolah dan dianalisis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa im plementasi pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh penegak hukum tidak berjalan dengan optimal walau dalam kasus yang penulis ambil peran penegak hukum sudah berjalan hanya saja tidak dalam setiap kasus perdagangan orang semua korban mendapatkan haknya yaitu restitusi sehingga dapat dikatakan peran penegak hukum tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 tentang hak restitusi korban tapi tidak ada UU yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaannya restitusi tersebut. Selanjutnya akibat hukum restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang hanya sebatas putusan saja atau hanya di atas kertas saja. Saran dalam penelitian ini adalah para penegak hukum memberikan pemahanam kepada korban untuk menuntu haknya dalam memperoleh restitusi dan kepada hakim harus lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.