Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penyebarluasan Video Asusila Melalui Media Sosial

Abstract

Pada era kemajuan teknologi pada saat ini, hampir setiap orang menggunakan media sosial sebagai media untuk berinteraksi/berkomunikasi antara pengguna media sosial lainnya. Terdapat beberapa tindak kejahatan yang dilakukan oleh sebagian orang melalui media sosial salah satunya adalah penyebarluasan video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dalam tindak pidana kesusilaan, umumnya pelaku dengan korban kejahatan memiliki hubungan atau saling kenal yang menyebabkan korban enggan untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kesusilaan. Dalam Pasal 45 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan adanya larangan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Skripsi ini ingin menggambarkan dan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebarluasan video asusila melalui media sosial. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana kesusilaan berupa pemberian ganti rugi yang berbentuk kompensasi yang bersifat materiil atau immateriil atau dapat juga dengan pemberian restitusi yaitu pelaku setelah melakukan tindak pidana, Dalam studi kasus yang penulis kaji dalam putusan pengadilan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pml. Dalam temuan penulis tersebut tertera bahwa terdakwa mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan terdakwa, dikarenakan perbuatan terdakwa yang dikhawatirkan akan berdampak pada psikologis korban. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif.