Akuntabilitas Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Tetap Kota Salatiga

Abstract

Penelitian ini didorong oleh masih adanya beberapa ketidakselarasan dokumen dalam proses perencanaan tetap di Kota Salatiga. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan akuntabilitas proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran asset tetap di Pemerintah Kota Salatiga. Pertanyaan yang mau di jawab yaitu bagaimana mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran asset tetap Kota Salatiga, dan apakah mekanisme akuntabilitas Pemerintah Kota Salatiga yang akuntabel. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap Pemerintahan Kota Salatiga sudah melalui Renstra, Musrenbang, RKA SKPD, KUA PPAS, Nota Kesepakatan dan output terakhir berupa DPA SKPD. Sedangkan untuk mekanisme akuntabilitas perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap Pemerintah Kota Salatiga dapat dilihat dari pemenuhan dokumen berdasarkan Permendagri 19 tahun 2016 baik untuk perencanaan kebutuhan maupun penganggaran. Selain itu akuntabilitas berdasarkan perundangundangan Pemerintah Kota Salatiga sudah menyesuaikan kebijakan dan perubahan amandemen.

This research is supported by documents that are still incomplete in the process of fixed asset planning in Salatiga. Therefore this study is intended to describe the accountability of the process of planning needs and budgeting of fixed assets in the Salatiga City Government. The question to be answered is how is the mechanism of needs planning and budgeting of Salatiga City fixed assets, and is the accountability mechanism of the Salatiga City Government accountable. This research is a qualitative research with descriptive qualitative data analysis method. The results showed that the mechanism for planning needs and budgeting of fixed assets of the Salatiga City Government had already been through the Strategic Plan, Musrenbang, RKA SKPD, KUA PPAS, Memorandum of Understanding and the final output in the form of DPA SKPD. Whereas the accountability mechanism for planning needs and budgeting of fixed assets of the Salatiga City Government can be seen from the fulfillment of documents based on Permendagri 19 of 2016 both for needs planning and budgeting. In addition, accountability based on the laws of the Salatiga City Government has adjusted the policies and amendment changes.