Kebijakan Dan Penerapan Penempatan Pendeta di Gereja Protestan Maluku

Abstract

Kebijakan penempatan pendeta diatur oleh sinode GPM yang mempunyai tujuan agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik di dalam gereja dan juga agar segala kebutuhan umat bisa terpenuhi. Sesuai kenyataan yang terjadi di dalam lingkungan GPM saat ini bahwa proses penempatan pendeta di lihat masih menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Padahal kebijakan penempatan/mutasi pendeta jelas sudah diatur dalam sebuah aturan yang dimuat jelas. Sehingga penerapannya harus sesuai kebijakan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan dan penerapan, serta penyimpangan penempatan pendeta di Gereja Protestan Maluku. Data yang dikumpulkan dengan metode kualitatif melalui wawancara kepada sekum dan wakil sekum GPM, kepala personalia dan beberapa tenaga pendeta GPM. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan penempatan pendeta di GPM bagi sebagian pendeta dirasa sudah memberikan pengaturan yang dapat menunjang tugas dan pelayanan, penerapan penempatan pendeta juga selama ini dilakukan sinode terbilang berjalan baik, namun ada kendala-kendala yang ditemui yaitu letak geografis dan permasalahan penempatan SDM dalam hal ini pendeta yang tidak mampu ditanggulangi. Perbedaan proses penempatan dengan kebijakan penempatan pendeta yang dilakukan oleh Sinode GPM adalah masih adanya unsur like dan dislike dari pemangku jabatan yang berada di atas serta adanya beberapa pendeta yang sudah terlanjur merasakan kenyamanan pada zonanya sendiri. Serta adanya pengaruh intervensi pihak eksternal seperti campur tangan dari daerah. Sehingga perlu adanya sebuah ketegasan dalam hal penerapan penempatan yang dilakukan oleh sinode GPM.

The policy of priest placement set by Molucca Protestant Church (Gereja Protestan Maluku a.k.a GPM) Synod has the aim that giving the best service process and to fullfil the needs of religious cengregation. Based on the fact that occurs in GPM environmental recently, that the process of priest placement seen still have problems. Whereas, the policy of priest placement/mutation have been set in rule that loaded clear. So it has to be in accordance policy that is.The aim of this research is to identify policy and practices, as well as irregularities in the placement of priests in the GPM. The data collected using a qualitative methodology through interviews to the cecum and the vice of GPM, and head of personnel and some GPM priests. The result of this research suggests that the policy of priest placement in GPM for some priests have supported the duties and services, the implementation of the policy done by the synod is quite well, but there are obstacles found which are the geography and problems of human resouces that can not be overcome by the priests. The differences between placement process and the policy of priest placement conducted by the GPM Synod is still having the elements of like and dislike of the stakeholders and some priests who have already feel comfort in their own way. And the existence of the influence of external intervention done by local region. Thereby, the GPM Synod should be more firm in implementing the policy of priest placement.