Konstruksi Hukum Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia

Abstract

Penelitian ini dilakukan penulis untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi hukum perdagangan eletronik (e-commerce) dalam hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menjawab bahwa sebuah hukum perdagangan elektronik berkaitan dengan hukum perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdata. Hal ini dapat dilihat bahwa perdagangan elektronik berdasar dari sebuah perjanjian. Perdagangan elektronik (e-commerce) merupakan sebuah kegiatan jual-beli yang dilakukan secara elektronik sehingga terdapat perjanjian. Adanya perjanjian terjadi karena terdapat kesepakatan yang merupakan salah satu syarat sah sebuah perjanjian. Kesepakatan dalam perdagangan elektronik (e-commerce) terjadi akibat adanya penawaran dan penerimaan dari para pihak. Menganalisis konstruksi hukum perdagangan elektronik (e-commerce) dengan menggunkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai perdagangan elektronik, seperti KUHPerdata sebagai acuan menganaslisis perjanjiannya bahwa hukum perdagangan elektronik (e-commerce) dalam hukum perjanjian di Indonesia. Kemudian dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.