Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Sediaan Farmasi yang Telah Dibatalkan Izin Edarnnya (Studi Kasus Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2018/PN.Sk jo. Putusan PT Nomor:185/Pid.Sus/2018/PT SMG Jo. Putusan MA Nomor: 86 K/Pid.Sus/2019)

Abstract

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian guna mencari makna dari konsep dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 mengenai kejelasan rumusan Meracik/Mencampur Obat-Obatan/ Sediaan farmasi serta bentuk Pertanggungjawaban bagi terhadap masyarakat, sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengarah pada terciptanya kehidupan demokratis, hak asasi manusia yang dilindungi dan menciptakan masyarakat yang sejahtera Pertanggungjawaban berkaitan dengan kesalah seseorang. Kesalahan yang di maksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (dolus) dan kealpaan (negligence) serta Turut Serta melakukan perbuatan pidana, dan dalam pasal 197 “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.