Legalitas Perbuatan Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai legalitas perbuatan euthanasia dalam perspektif hukum pidan dan hak asasi manusia. Pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan euthanasia ditinjau dari Hukum Pidana serta Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hasil penelitian mendapati bahwa Euthanasia merupakan sebuah praktek medis yang dilakukan guna mengurangi rasa sakit atau memudahkan seseorang untuk mengakhiri nyawa nya karena rasa sakit yang sudah tidak tertahankan. Untuk di Indonesia sendiri hingga saat ini masih dalam perbincangan dan pembahasan bagi siapapun. Banyaknya pandangan serta pemikiran yang dimana hal tersebut akhirnya membuat perbuatan euthanasia tersebut hingga saat ini belum memiliki aturan yang khusus dan juga jelas. Hingga saat ini pengaturan yang cocok atau sesuai dengan perbuatan Euthanasia ialah Pasal 344 KUHP. Penelitian ini membahas praktek Euthanasia yang dinilai termasuk dalam kejahatan pasal 344 KUHP dan melanggar Hak Asasi Manusia yang hidup di masyarakat serta untuk mengetahui konsep pengaturan Euthanasia dalam sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Euthanasia memiliki beberapa alasan pembenar, pemaaf serta alasan/dasar penghapusan pidana. Praktek euthanasia bisa dilakukan demi kebutuhan pasien yang memang membutuhkan hal tersebut atau dalam keadaan in a persistent vegetative state (mati tidak, hidup pun tidak) dengan adanya persetujuan dari dokter dan juga keluarga untuk dilakukan praktek tersebut. Euthanasia seharusnya dapat diatur secara khusu dan disesuaikan dengan aturan serta kebutuhan medis sehingga saran untuk pemerintah melakukan adanya regulasi tentang Euthanasia yang tentu nya juga mengedepankan hak asasi manusia dan kebutuhan masyarakat, serta saran bagi hakim dan jaksa dapat memberikan pertimbangan hukum yang mendasar, dan untuk ikatan dokter Indonesia memberikan suatu alternatif demi menjaga hak pasien.