Perlindungan Hukum Atas Hak Ulayat Masyarakat Adat Kinipan Di Provinsi Kalimantan Tengah

Abstract

Penelitian yang diambil ini berjudul Perlindungan Hukum Atas Hak ulayat Masyarakat Adat Kinipan di Provinsi Kalimantan tengah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terjadinya konflik di wilayah Kinipan salah satu fakta bahwa peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak ulayat masyarakat adat yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, belum dengan maksimal memberikan perlindungan hukum atas hak ulayat masyarakarat adat.