Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Phi/G/2016/Pn.Smg)

Abstract

Tulisan ini hendak mengkaji mengenai Perselisihan Hubungan Industrial akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan efisiensi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 08/PDT.SUS-PHI/G/2016/PN.SMG yang difokuskan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Sengketa ini berawal ketika dikeluarkannya surat pemberitahuan keputusan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Saudari Murni Andriani pada tanggal 8 Mei 2015. Alasan dikeluarkannya surat keputusan PHK oleh PT. Holcim Indonesia kepada Saudari Murni Andriani karena Perusahaan akan melakukan restrukturisasi yang berakibat pada peniadaan sebagian jabatan. Akibatnya para pekerja yang memegang jabatan tidak memiliki pekerjaan lagi dan karenanya Perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK atas dasar efisiensi. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundanag-undangan yang berlaku oleh karena di satu sisi mempertimbangkan hak-hak dari Murni Andriani sebagai korban PHK, di sisi lain Majelis Hakim juga mempertimbangkan perusahaan sebagai badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia yang memiliki hak dan kewajiban.