Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Harta Perkawinan

Abstract

Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat menjalani kehidupan dengan tertib, aman dan sejahtera. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada perkawinan yang dilangsungkan oleh suami istri dan menghasilkan harta benda selama masa perkawinan menjadi harta bersama, namun ketika seorang pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan ingin menyimpangi Undang-Undang terkait harta bersama yang timbul karena adanya perkawinan, dapat membuat perjanjian kawin. Sebagaimana diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian kawin dibuat pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menjadi tidak berlaku dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada perkawinan yang dilangsungkan oleh suami istri dan menghasilkan harta benda selama masa perkawinan menjadi harta bersama, namun ketika seorang pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan ingin menyimpangi Undang-Undang terkait harta bersama yang timbul karena adanya perkawinan, dapat membuat perjanjian kawin. Sebagaimana diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian kawin dibuat pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menjadi tidak berlaku dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.