Pola-Pola Penyesuaian Wanprestasi Pada Pengangkutan Barang Umum (Studi Penyelesaian Wanprestasi Akibat Pelanggaran Batas Muatan Pada Truk Angkutan Barang Umum)

Abstract

ABSTRAKSI Penelitian ini hendak menganalisis apakah wanprestasi akibat penerapan sanksi Pasal 70 PP No 74 Tahun 2014 dapat dikualifikasi sebagai force majeure dan mengkaji pola-pola penyelesaian wanprestasi pengangkutan barang umum pada truk angkutan barang umum sebagai akibat pelanggaran Pasal 70 PP No 74 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi pustaka untuk menjawab rumusan masalah pertama, sedangkan penelitian yuridis empiris melalui observasi dan wawancara terhadap pengusaha angkutan barang umum dengan moda truk untuk menjawab rumusan masalah kedua. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis, wanprestasi sebagai akibat penerapan ketentuan Pasal 70 PP No 74 Tahun 2014 dapat dikualifikasikan sebagai force majeure. Pertama, berdasarkan segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, dapat diklasifikasikan sebagai force majeure relatif. Kedua, berdasarkan sifatnya, wanprestasi dapat merupakan force majeure sementara. Ketiga, berdasarkan obyeknya, dapat merupakan force majeure sebagian. Keempat, berdasarkan subyeknya, dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure yang bersifat subyektif. Kelima, berdasarkan ruang lingkupnya, dapat merupakan force majeure khusus. Keenam, berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, dapat dikategorikan sebagai force majeure karena ketidakpraktisan (impracticability). Berdasarkan hasil penelitian, cara penyelesaian terhadap wanprestasi akibat penerapan ketentuan Pasal 70 PP No 74 Tahun 2014, biasanya diselesaikan antara pengusaha angkutan dengan pemilik barang melalui negosiasi. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa cara-cara penyelesaian dapat juga melalui celah-celah hukum, artinya tidak sesuai undang-undang, yaitu: a) Suap kepada petugas jembatan timbang agar tidak terjadi transfer muatan; b) Pengusaha angkutan memberikan subsidi biaya tol kepada pengemudi dengan mengarahkan kendaraan melalui Tol untuk menghindari Jembatan Timbang; c) menunggu waktu petugas jembatan timbang tidak beroperasi, biasanya saat jam sholat; dan d) menambah armada jika pihak petugas jembatan timbang memerintahkan untuk transfer muatan.

Kata Kunci: wanprestasi, overload, truk, angkutan barang umum, force majeure.