Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26689
Title: Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Prespektif Hak Asasi Manusia
Authors: Nauli, Monica Rezky
Keywords: pidana mati;HAM;pemidanaan
Issue Date: 26-Apr-2020
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hukuman mati di Indonesia ditinjau dalam prespektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian pustakaan. Penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan relevan. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah eksistensi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Hukuman mati di Indonesia masih menjadi pro kontra. Hukuman mati yang telah diterapkan ini merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, sebab telah mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I. Hak hidup juga terjamin dalam beberapa instrument diantaranya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain bertentangan dengan hak hidup, hukuman mati juga bertentangan dengan filosofi pemidanaan. Filosofi pemidanaan di Indonesia yaitu menitik beratkan pada edukatif, korektif, dan preventif. Guna edukasi dalam pemidanaan ini untuk memberikan pelajaran atau upaya pembinaan kepada pelaku agar sadar untuk tidak melakukannya lagi.
This study aims to determine the existence of the death penalty in Indonesia in terms of the perspective of Human Rights, Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics as well as the principles and philosophy of punishment. This research was conducted through library research methods. This research is done by the writer to read and examine the literature relating to the object of research and relevant. The results obtained by the author in this study is the existence of the death penalty for narcotics offenders in Indonesia. Capital punishment in Indonesia is still a pro and contra. The death penalty that has been applied is an act that violates human rights, because it has taken the right to live a convict who is a human right that cannot be reduced under any circumstances (non derogable rights) contained in the 1945 Constitution Article 28I. The right to life is also guaranteed in a number of instruments including Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights, and also the United Nations (UN) organization. Aside from being against the right to life, the death penalty is also contrary to the philosophy of punishment. Criminal philosophy in Indonesia, which focuses on educative, corrective, and preventive. To educate in this punishment to provide less
URI: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26689
Appears in Collections:T1 - Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_312016129_Judul.pdfJudul1.26 MBAdobe PDFView/Open
T1_312016129_BAB I.pdf
  Until 2999-01-01
BAB I256.02 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
T1_312016129_BAB II.pdf
  Until 2999-01-01
BAB II487.96 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
T1_312016129_BAB III.pdf
  Until 2999-01-01
BAB III271.39 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
T1_312016129_Daftar Pustaka.pdfDaftar Pustaka156.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.