Perlindungan Korban terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat, Perlindungan korban saat ini banyak mengalami persoalan, pelaksanaan penegakan hukum terhadap hak-hak korban masih banyak mengabaikan hak-hak korban dalam penanganan perkara pidana, Pemenuhan hak-hak korban dalam peraturan masih cenderung menimbulkan ketidak seimbangan kepentingan yaitu kepentingan tersangka atau terdakwa dan korban, hak-hak tersangka acapkali di tonjolkan sementara hak-hak korban masih banyak di abaikan. Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini perlu adanya perhatian khusus tentang bagaimana Hukumnya, melalui sistem peradilan pidana, yang sejatinya harus memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kebenaran dan keadilan yang menjamin hak-hak korban. Dengan demikian, kedudukan korban dapat ditinjau melalui aspek viktimologi dimana viktimologi merupakan studi ilmu yang mempelajari tentang korban. Kebijakan melindungi masyarakat diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka hak-hak korban di dijamin dan di atur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. namun mengenai aspek viktimologi belum terlalu ditekankan didalamnya termasuk di KUHP & KUHAP. Oleh karna itu, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif yuridis, dengan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sehingga undang-undang tentang perlindungan korban dalam perspektif viktimologi mampu mengakomodir eksistensi korban dalam mencari keadilan.