Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Nomor: 28 /Pdt.G/2017/PN PRP)

Abstract

Sebagai negara berkembang, pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus pemerintah Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari lapangan kerja yang diciptakan di tanaha air kita. Dalam membuat suatu lapangan perkejaan tidak jarang para pengusaha memerlukan dana tambahan yang diperoleh melalui utang-piutang dari penyedia jasa keuangan dalam hal ini ialah badan- badan perbankan di Indonesia. Guna mencegah kerugian pada bank sebagai kreditur, maka pembuat peraturan membuat suatu jaminan dalam pemberian kredit. Terkhusus tanah sebagai salah satu objek jaminan dalam pemberian utang- piutang yang pengikatanya melalui hak tanggungan harus diperhatikan keabsahannya pemasangannya mengingat adapun tujuan dari hak tangungan tersebut untuk memastikan perlindungan terhadap kreditur dalam rangka pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan dengan debitur . Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui pelaksaan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan hak tanggungan dalam studi kasus putusan Nomor 28/pdt.g/2017/PN PRP. Dalam membuat penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan metode pendekatan kasus dalam menguraikan, memaparkan, sekaligus menganalisis putusan nomor 28 /pdt.g/2017/PN PRP.