HUBUNGAN HUKUM DIDALAM INVESTASI EQUITY CROWDFUNDING YANG BERBASIS PLATFORM SANTARA

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak kemudahan bagi badan usaha guna mendapatkan pendanaan. Salah satu cara perolehan pendanaan tanpa melalui proses penawaran umum (initial public offering) yaitu melalui equity crowdfunding. Equity crowdfunding merupakan sistem platform yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan penyelenggara. Platform tersebut dapat digunakan oleh perusahaan penerbit untuk menawarkan efek berupa saham kepada pembeli atau investor. Investor equity crowdfunding perlu mendapatkan perlindungan hukum atas investasi yang dilakukannya. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana konstruksi karakteristik hubungan hukum serta perlindungan hukum bagi investor (pemodal) dalam equity crowdfunding di platform Santara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa para pihak dalam penyelenggaraan equity crowdfunding, yaitu penerbit saham, penyelenggara, dan pemodal, ketiganya memiliki triangular relationship yang lahir berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan. Meskipun OJK telah menerbitkan peraturan terkait equity crowdfunding, pengaturan yang ada saat ini belum memberikan jaminan perlindungan hukum sepenuhnya khususnya bagi pemodal.