Problematika Pengesampingan Kaidah dalam UU PTUN Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Abstract

Sejatinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebab hal ini akan melanggar asas yang sudah berlaku umum, yakni: lex superior derogat legi inferiori yang berarti: peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan kata lain, jika peraturan yang lebih rendah bertentang dengan peraturan yang lebih tinggi maka dapat dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi secara hierarki. Oleh sebab, itu peraturan yang lebih rendah tidak boleh menegasi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara de jure UUPUU khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 8 menegaskan bahwa UU merupakan peraturan yang memiliki kedudukan secara hierarkis dibandingkan dengan Perma. Sebab, Perma hanya salah peraturan yang diakui tanpa diletakkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, bahkan sekalipun di telaah lebih dalam paling tidak posisi Perma setara dengan PP dengan mengingat lembaga pembuatannya secara struktur kelembagaan negara merupakan salah satu primary state organ dan domain keberlakuannya mencakup seluruh pencari keadilan dan seluruh lembaga kehakiman di Indonesia. Atas dasar Pasal 7 ayat (2) UUPUU, maka asas yang berlaku adalah lex superior derogat legi inferiori. Atas dasar itu, maka sudah seharusnya Perma tunduk pada UU atau kaidah dalam Perma tidak boleh menegasikan kaidah dalam UU. Secara de facto, prinsip di atas dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebab masih ada peraturan yang justru menabrak asas tersebut, hal ini sebagaimana tampak pada Perma No. 2 Tahun 2019. Perma a quo mengandung kaidah yang menegasikan kaidah dalam UU PTUN dengan mengatakan bahwa sepanjang kaidah dalam UUPTUN tidak bertentang dengan Perma No. 2 Tahun 2019 maka kaidah dalam UUPTUN tersebut tetap berlaku. Hal ini seharusnya tidak terjadi. Sebab, ketundukan kepada asas adalah keniscayaan.