Analisa Kepentingan Tiongkok terhadap Kebijakan "Ban Cryptocurrency" di Tiongkok Tahun 2019-2021

Abstract

Cryptocurrency merupakan instrumen baru yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Seperti Tiongkok sebagai negara dengan perekonomian yang terstruktur dan kuat menganggap cryptocurrency sebagai instrumen yang tidak diinginkan dan mulai melakukan tindakan kontra terhadap cryptocurrency. Cryptocurrency secara garis besar bersifat desentralisasi dan melemahkan atau hampir menghilangkan kontrol negara terhadap cryptocurrency. Respon Tiongkok adalah mengeluarkan aturan yang memblokir seluruh kegiatan cryptocurrency di Tiongkok. Semua tindakan yang dilakukan Tiongkok adalah bentuk tujuan untuk mempertahankan perekonomian negara. Setelah diberlakukannya larangan terhadap cryptocurrency, Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang mengarah ke pembaharuan sistem perekonomian negara dan peningkatan tata kelola ekonomi dengan memodernisasi kebijakan dan keterbukaan perekonomian mereka.

Cryptocurrency is a new instrument that can affect a country’s economic activities. As an example, China as a country with a structured and strong economy considered cryptocurrencies as an undesirable instrument and began to take countermeasures against cryptocurrencies. Cryptocurrencies are broadly decentralized and weaken or virtually eliminate state control over cryptocurrencies. China’s response was to issue a rule for blocking all cryptocurrency activities in China. All actions taken by China are a form of purpose to maintain the country’s economy. After the introduction of the ban towards cryptocurrencies, China issued policies that led to the renewal of the country’s economic system and the improvement of economic governance by modernizing policies and openness of their economy.