Urgensi Hukum Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid- 19 melalui E-Government

Abstract

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang besar bagi masyarakat diindonesia. Wacana New Normal yang akan diberlakukan, secara garis besar akan tetap membatasi interaksi antar individu. Pelayanan Publik yang selama ini dilakukan dengan berinteraksi secara langsung harus dibatasi bahkan harus beralih kepada pelayanan secara online. Penelitian ini hendak mengkaji Urgensi Hukum Pelayanan Publik di Masa Pandemic Covid-19 melalui E-Government. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penulis menemukan bahwa penyelenggara pelayanan publik melalui e-government diindonesia masih jauh dari negara-negara lain. Indonesia perlu mengoptimalkan penggunaan model integrasi vertical dan horizontal yang mengadirkan Network Service layanan satu pintu yang membutuhkan transformasi pelayanan publik dari model Old Administration Public menuju New Public Servive. Hal ini perlu juga ditunjang dengan adanya reformasi regulasi dibidang administrasi negara untuk meningkatkan sinegitas dan harmonisasi antar lembaga pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga yang dapat menghambat pemberian layanan kepada masyarakat.