Tindak Pidana Pertunjukan Eksploitasi Sexual dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Abstract

Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi bentuk aktivitas seksual dalam Eksploitasi yang dimaksud adalah bentuk aktivitas dari muatan pornografi yang diperlihatkan atau dipertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau bentuk aktivitas yang menggambarkan ketelanjangan dan bentuk aktivitas persenggamaan Penyebaran Eksploitasi Seksual dalam bentuk pornografi dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negar melalui jaringan internet secara potensial menyebarkan “polusi” pornografi ke seluruh dunia. Bahkan disebut sebagai “perusakan dan pencemaran informasi didunia maya” (mungkin dapat disebut sebagai “cyber damage” dan “cyber pollution”) bagian dari environmental crime, yang perlu dicegah dan ditanggulangi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 39 gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Skripsi ini membahas bagaimana konstruksi hukum Tindak Pertunjukan eksploitasi sexual Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Menurut Perspektif Teori keadilan bermartabat merupakan suatu bentuk konkret dari penyelerasan nilai-nilai yang dipahami didalam setiap kaidah dan asas hukum yang mengantur setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan Nomor 268/pid.B//2019/PN.Amb. Motode Penelitian yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hokum normatif.