Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Pembatalan Perkawinan

Abstract

Suatu perkawinan dinyatakan sah baik menurut agama maupun hukum negara jika memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan dalam UU Perkawinan. Apabila melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah ditetapkan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. UU Perkawinan memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Jaksa sebagai Aparat Penegak Hukum berkewajiban mengontrol perilaku masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan UU Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai latar belakang Jaksa ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai pihak berwenang dalam pembatalan perkawinan. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan wawancara dengan Jaksa di JAM DATUN Kejaksaan RI. Analisis menggunakan pendekatan Konseptual dan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Penulis juga menggunakan perspektif teori negara kesejahteraan dikaitkan dengan peran Jaksa Pengacara Negara dalam pembatalan perkawinan. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan atribusi untuk melakukan pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU Perkawinan. Jaksa secara jabatan/ex officio mewakili Negara atau Pemerintah dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Adapun tujuan Negara atau Pemerintah membentuk dan mensahkan UU Perkawinan serta memberikan kewenangan atribusi kepada Jaksa adalah sebagai bentuk Negara bertanggung jawab dalam melindungi warganya dari suatu perkawinan yang tidak sah (tidak sesuai ketentuan dalam UU Perkawinan dan Agama) dan mengutamakan kebahagiaan, kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya (Welfare State) dan memberikan efek jera masyarakat agar perkawinan yang tidak sah tersebut tidak ditiru oleh masyarakat lainnya.