Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perkawinan beda agama berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta berdasarkan Konstitusi, dalam penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71 /Pdt.P/201 7/PN. Bla. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban tentang pertimbangan hakim dalam menolak izin pelaksanaan perkawinan beda agama dalam pandangan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1 974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas dan jelas terkait larangan perkawinan beda agama. Sedangkan dalam kasus yang diangkat oleh penulis yaitu penetapan Pengadilan Negeri Blora No. 71 /Pdt.P/201 7/PN Bla yang menolak pelaksanaan perkawinan beda agama dengan dasar pertimbangan hakim bahwa agama melarang terjadinya perkawinan tersebut. Dimana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan prinsip negara hukum.