Analisis Hukum Cyber Notary Terhadap Keabsahan Akta Notaris

Abstract

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN notaris memiliki kewenangan selain membuat akta otentik yaitu untuk mensertifikasikan transaksi yang dilakukan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan cyber notary. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tidak mengatur pemahaman lebih lanjut mengenai kewenangan mensertifikasi tersebut sehingga menimbulkan problematika yuridis akibat adanya kekaburan norma hukum, kekosongan hukum, serta terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis problematika yuridis serta menganalisis keabsahan akta notaris yang menggunakan cyber notary sebagai akta otentik. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep cyber notary menimbulkan problematika yuridis yaitu pertama adanya norma keharusan kehadiran fisik dan dituangkan dalam kertas. Kedua; terkait pengecualian akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Ketiga; terkait wilayah kerja notaris menimbulkan permasalahan jika dihadapkan antara UUJN dan UU ITE. Keempat; terkait aspek keamanan akta elektronik pada cyber notary. Hal ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai cyber notary dalam pelaksanaan jabatan notaris.