Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu//handle/123456789/29269
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrisanto, Yakub Adi-
dc.contributor.authorBoru_Tarigan, Desmira Natalia-
dc.date.accessioned2023-05-04T07:03:58Z-
dc.date.available2023-05-04T07:03:58Z-
dc.date.issued2023-05-
dc.identifier.urihttps://repository.uksw.edu//handle/123456789/29269-
dc.description.abstractDalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN notaris memiliki kewenangan selain membuat akta otentik yaitu untuk mensertifikasikan transaksi yang dilakukan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan cyber notary. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tidak mengatur pemahaman lebih lanjut mengenai kewenangan mensertifikasi tersebut sehingga menimbulkan problematika yuridis akibat adanya kekaburan norma hukum, kekosongan hukum, serta terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis problematika yuridis serta menganalisis keabsahan akta notaris yang menggunakan cyber notary sebagai akta otentik. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep cyber notary menimbulkan problematika yuridis yaitu pertama adanya norma keharusan kehadiran fisik dan dituangkan dalam kertas. Kedua; terkait pengecualian akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Ketiga; terkait wilayah kerja notaris menimbulkan permasalahan jika dihadapkan antara UUJN dan UU ITE. Keempat; terkait aspek keamanan akta elektronik pada cyber notary. Hal ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai cyber notary dalam pelaksanaan jabatan notaris.id
dc.language.isoiden_US
dc.subjectCyber Notaryen_US
dc.subjectAkta Otentiken_US
dc.subjectKeabsahan Akta Otentiken_US
dc.subjectProblemtika Yuridisen_US
dc.titleAnalisis Hukum Cyber Notary Terhadap Keabsahan Akta Notarisen_US
dc.typeThesisen_US
uksw.facultyFakultas Hukumen_US
uksw.identifier.kodeprodiKODEPRODI74201#Ilmu Hukum-
uksw.identifier.nidnNIDN0611097501-
uksw.identifier.nimNIM312019216-
uksw.programIlmu Hukumen_US
Appears in Collections:T1 - Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_312019216_Judul.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open
T1_312019216_Bab I.pdf
  Restricted Access
373.43 kBAdobe PDFView/Open
T1_312019216_Bab II.pdf
  Restricted Access
449.65 kBAdobe PDFView/Open
T1_312019216_Bab III.pdf
  Restricted Access
481.98 kBAdobe PDFView/Open
T1_312019216_Bab IV.pdf
  Restricted Access
164.89 kBAdobe PDFView/Open
T1_312019216_Daftar Pustaka.pdf242.25 kBAdobe PDFView/Open
T1_312019216_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi Nonekslusif Tugas Akhir dan Pilihan Embargo..pdf
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.