Problematika Hukum Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Dan Terakhir

Abstract

Dalam sebuah negara hukum, lembaga peradilan menjadi sangat penting karena dalam sejarah, selalu ada pihak-pihak baik penyelenggaraan negara/ pemerintahan maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum. Keberadaan lembaga-lembaga peradilan tersebut menjadi sangat penting karena dapat dipastikan tanpa adanya lembaga-lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, maka hukum tidak akan memiliki banyak maknanya dalam masyarakat. Salah satu lembaga peradilan yang bertugas melakukan penegakan hukum tersebut adalah lembaga peradilan pajak. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif, karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru mengenai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terkait kewenangan MA dalam beracara sebagaimana dikenal upaya hukum biasa, yakni banding di pengadilan tinggi dan kasasi di MA, pada pengadilan pajak tidak mengenal istilah tersebut. hanya saja upaya luar biasa yang dilakukan dapat diajukan peninjauan kembali dengan ketentuan hanya dapat dilakukan 1 kali. Artinya dalam judex factie MA tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengoreksi putusan tingkat pertama dan kedua dalam pengadilan pajak.