Tinjauan Terhadap Gugatan Perceraian Tanpa Adanya Akta Catatan Sipil Menurut SEMA No. 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 121/Pdt.G/2021/PN.PMS)

Abstract

Penelitian ini dilakukan penulis untuk mengkaji dan menganalisis gugatan perceraian terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan dan dilakukan setelah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang terhadap gugatannya tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan setelah terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018. Penelitian ini menjawab bahwa sebuah pencatatan perkawinan di Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil ialah merupakan sebagai pencatatan administrasi saja dan tidak dapat dijadikan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan. Hal ini dapat dilihat bahwa syarat sahnya sebuah perkawinan adalah apabila dilakukan berdasarkan hukum yang berasal dari masing-masing agama dan kepecayaannya yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan. Tindakan pengadilan yang yang tidak dapat menerima gugatan perceraian dari perawinan yang tidak dicatatkan dikarenakan terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 121/Pdt. G/ 2021/ PN.PMS membuat fungsi dari hukum sendiri yang salah satunya sebagai “kemanfaatan hukum” menjadi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat bila hal ini terus berlanjut.