Urgensi Penerapan Insolvency Test Terhadap Perkara Kepailitan di Indonesia

Abstract

Proses penyelesaian perkara Kepalilitan di Indonesia yang hanya menentukan dua syarat sederhana untuk Debitor dinyatakan pailit sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 mengakibatkan banyak kasus Debitor masih didalam keadaan solven namun dinyatakan pailit dikarenakan ketentuan tersebut tidak menyaratkan keadaan mampu membayar untuk dapat tidaknya Debitor dinyatakan pailit. Penelitian ini di fokuskan terhadap Urgensi Penerapan Insolvency Test terhadap perkara kepailitan di Indonesia. Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus menghasilkan suatu kesimpulan bahwa dipailitkanya Debitor yang masih solven adalah hal yang tidak sesuai dengan prinsip kepailitan oleh karenanya diperlukan adanya Instrument Insolvency Test untuk menilai keadaan solvabilitas Debitor. Dari beberapa perkara yang diteliti Majelis hakim mempertimbangkan keadaan mampu membayar Debitor dengan cara menilai dari laporan keuangan yang dipaparkan Debitor, sehingga Debitor yang masih didalam keadaan solven apabila mampu membuktikan, Majelis hakim cenderung menerapkan konsep Insolvency Test, dengan pendekatan balance sheet test