Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pelayaran Dan Perikanan Di Wilayah Perairan Republik Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana pelayaran dan perikanan di wilayah Perairan Republik Indonesia. Jenis penelitian hukum normatif yang ditujukan kepada konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana pelayaran dan tindak pidana perikanan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh diolah dengan cara menganalisa menggunakan penalaran secara logis dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertanggungjawaban pidana korporasi dan sistem pemidanaan korporasi dalam tindak pidana Pelayaran dan Perikanan dikenal baik dalam undang-undang perikanan maupun pelayaran. Demikian pula dalam putusan-putusan perikanan dan pelayaran. Hakim memutus perkara tindak pidana pelayaran dan perikanan dengan menghukum para terdakwa individu atas nama korporasi untuk memutus korporasi. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia cukup memberikan jaminan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana perikanan dan pelayaran dan dapat bertanggungjawab secara pidana.