Sunat Perempuan: Kewajiban To Protect terhadap Hak atas Kesehatan Reproduksi Perempuan sebagai HAM

Abstract

Penelitian ini bermaksud mengkaji isu hukum keberlakuan Permenkes No. 6 Tahun 2014 (yang mencabut Permenkes No. 1636 Tahun 2010) tentang Sunat Perempuan dalam kaitan dengan perlindungan HAM terhadap hak atas kesehatan reproduksi perempuan. Dalam proses menjustifikasi dihasilkan pengertian bahwa Permenkes No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan kewajiban to protect negara, sehingga dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas kesehatan reproduksi. Kualifikasi tersebut sedasar dengan Sunat Perempuan sebagai Female Genital Mutilation, Consent dalam Praktik Sunat Perempuan dan Standar Hak Atas Kesehatan Reproduksi dalam Praktik Sunat Perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil akhir penelitian menyatakan bahwa Pemerintah seyogianya memusatkan pengawasan dan kontrol secara proporsional sebagai realisasi primary rules yang salah satunya untuk perlindungan dalam praktik sunat perempuan di Indonesia dan memperkuat perlindungan hukum.