Asas Penyusunan Putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Menurut Perbawaslu 8 Tahun 2022

Abstract

Penelitian ini hendak mengkaji asas penyusunan putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrsasi pemilu yang ketentuannya diatur dalam Perbawaslu 8 Tahun 2022. Menjadi persoalan ketika ditemukan bahwa pengaturan tentang penyusunan putusan Bawaslu tidak memuat secara lengkap asas-asas penyusunan putusan. Terhadap hal tersebut, penelitian ini memiliki pandangan bahwa ketidaklengkapan pengaturan tentang penyusunan putusan dapat berimplikasi pada adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu. Kesalahan penerapan hukum dalam putusan merupakan akibat dari tidak memadainya dasar alasan berupa argumentasi hukum yang dirumuskan dalam pertimbangan hukum pemutus pelanggaran administrasi pemilu. Dapat dikatakan hal ini tidak sesuai dengan asas putusan yang ideal bahwa putusan harus memiliki dasar alasan yang jelas dan rinci atau memiliki justifying reasons yang memadai. Pengaturan tentang penyusunan putusan Bawaslu seharusnya memuat secara lengkap sebagaimana asas-asas putusan yang ideal sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup serta dapat ditelusuri kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan pengaturan tentang penyusunan putusan Bawaslu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.