Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Obat Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Jpa dan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jpa)

Abstract

Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk menganalisis mengenai adanya disparitas putusan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pengedaran obat sediaan farmasi tanpa izin edar, berdasarkan perkara Putusan Nomor: 59/Pid.Sus/2021/PN Jpa dan Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN Jpa. Isu hukum dalam penelitian ini adalah belum ada kejelasan tentang bagaimana ketentuan supaya putusan hakim tidak mengandung disparitas pidana dalam memutus tindak pidana pengedaran obat sediaan farmasi tanpa izin edar. Kedua putusan tersebut memiliki tindak pidana yang sama atau sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, namun hakim menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda. Hal tersebut mengakibatkan dapat terjadinya diskriminasi terhadap para pelaku tindak pidana dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Oleh sebab itu Penulis berpendapat bahwa adanya perbedaan atau disparitas dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi hakim yaitu faktor kebebasan hakim, faktor perundang-undangan, dan faktor penafsiran hakim tentang berat ringannya pidana. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sehingga menyebabkan disparitas pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti, maka penulis hendak memberikan saran bahwa seharusnya hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus lebih cermat dalam menafsirkan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada sehingga tidak terjadi multitafsir terhadap suatu putusan. Selain itu diperlukan adanya suatu pedoman yang jelas dan spesifik dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi diskriminasi kepada terdakwa maupun masyarakat.