Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi C0vid-19

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang mengambil hak milik orang lain demi kepentingan sendiri yang memberi dampak kerugian bagi pihak individu maupun Negara. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extr-ordinary crime atau kejahatan luar karena telah telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional, terutama tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Pasal 2 Ayat (2) mengatakan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati diterapkan, dan untuk menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu harus memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) yaitu; unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan unsur merugikan keuangan negara. Jika unsur tersebut terpenuhi maka Pasal 2 ayat (2) dapat diterapkan dengan memperhatikan unsur keadaan tertentu yaitu; penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Jika unsur tersebut terpenuhi maka pidana mati dapat diterapkan, seperti kasus korupsi bantuan sosial pandemi covid-19. Bahwa tindak pidana korupsi bantuan sosial pada saat pandemi covid-19 tersebut memenuhi unsur keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ditetapkanya covid-19 sebagai Bencana Nasional yang diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Hal ini menjadi dasar pembuktian bahwa covid-19 memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan dapat dijatuhi pidana mati, karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan tertentu.