Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid/2021 Pengadilan Tinggi Palu Jo. Putusan Nomor 334/Pid.B/2020 Pengadilan Negeri Palu)”.

Abstract

Salah satu tindak pidana pemalsuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam surat keterangan penguasaan tanah. Pemalsuan isi surat keterangan penguasaan tanah ternyata masih banyak dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat. Salah satu contoh kasus tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam surat keterangan penguasaan tanah adalah kasus pada Putusan Nomor 48/Pid/2021 Pengadilan Tinggi Palu Jo. Putusan Nomor 334/Pid.B/2020 Pengadilan Negeri Palu l dalam kasus tersebut Muslimin Holiso dijatuhkan putusan pidana 3 (tiga) tahun penjara. Dengan memperhatikan pasal 266 ayat (1) KUHP, yang didakwaan kepada Terdakwa, dan setelah unsur-unsur tersebut terbukti terpenuhi, yaitu ketika unsur unsur tersebut terungkap dalam persidangan adalah unsur barang siapa, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penulis sendiri akan mencoba untuk menganalisis lebih jauh lagi mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 48/Pid/2021 Pengadilan Tinggi Palu Jo. Putusan Nomor 334/Pid.B/2020 Pengadilan Negeri Palu tersebut ditinjau dan dikaitkan dari segi teori pembuktian