Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan

Abstract

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang paling sukar untuk dirumuskan karena hukum tersebut memiliki banyak segi yang memiliki artinya sendiri-sendiri. Bukanlah suatu kemustahilan jika terdapat ketidaksempurnaan dalam suatu pengaturan. Mengenai hal tersebut penulis menemukan suatu pengaturan atau kebijakan yang maknanya itu kabur (tidak jelas) pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya diubah melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkhusus pada Pasal 45 A ayat (2). Lebih jauh lagi persoalan yang kemudian muncul dari pengaturan tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum yang kemudian juga mencederai kebebasan seseorang untuk mengutarakan sebuah kritikan terhadap suatu subjek hukum sehingga pasal tersebut seringkali digunakan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara)? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Putusan Pengadilan Nomor 2048 K/Pid.Sus/2019 merupakan penjelasan untuk memecahkan legal issue adanya kekurang jelasan makna dalam pengaturan a quo.