Kebijakan Dividen dan Kebijakan Utang dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan utang dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian adalah 80 perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Sampel yang diperoleh sebanyak 19 perusahaan dengan jumlah 76 observasi analisis dengan metode purposive sampling pada kriteria yang ditentukan. Data dianalisis dengan aplikasi Eviews 10 dengan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. Karena perusahaan dapat melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham setelah memenuhi kewajiban terhadap bunga dan cicilan utang perusahaan. Profitabilitas memperkuat kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang sehingga semakin tinggi tingkat laba perusahaan maka perusahaan akan memanfaatkan laba sebagai sumber dana dibandingkan utang. Profitabilitas secara langsung berpengaruh negatif terhadap kebijakan utang.

This study aims to find empirical evidence of the effect of dividend policy on debt policy with profitability as a moderation variable. The research population is 80 consumer goods sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange from 2018 to 2021. 19 companies obtained samples with 76 analysis observations using purposive sampling methods on specified criteria. Data is analyzed with the Eviews 10 application using the panel data regression analysis method. The research result prove that dividend policy has no effect on debt policy. Because the company can pay dividends to shareholders after fulfilling obligations to interest and repaying the company’s debt. Profitability strengthens dividend policy has no effect on debt policy so that the higher the level of corporate profit, the company will utilize profits as a source of funds compared to debt. Profitability has a direct negative effect on debt policy.