Kinerja Kepala Daerah Otonom Baru : Studi di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur

Abstract

Dalam era demokrasi, kinerja lcepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak luput dari monitoring dan evaluasi dalam rangka konsep akuntabilitas publik dan inheren karena merupakan bagian dari kegiatan manajerial. Khusus untuk daerah otonom baru, evaluasi kinerja daerah otonom baru yang notabene direpresentasikan oleh kinerja kepala daerahnya menjadi bersifat imperatif karena terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pelembagaan sistem rumah tangga riil. Karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat maka evaluasi tersebut akan menjadi salah satu instrumen dalam rangka mempertahankan atau menghapuskan keberadaan daerah otonom baru tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja kepala daerah merupakan isu sangat penting. Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah Kabupaten Sumba Tengah, sebuah daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat. Evaluasi kinerja kepala daerah Kabupaten Sumba Tengah tersebut dipumpunkan pada dua indikator kinerja dengan mengacu pada tugas dan fungsi kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu kinerja di bidang politik-kebijakan dan kinerja di bidang administratif-manajerial. Dari lima sub-indikator dalam indikator kinerja di bidang politik-kebijakan, kinerja kepala daerah Kabupaten Sumba Tengah cenderung lebih tinggi di bidang peningkatan kemampuan keuangan daerah dan di bidang keamananketertiban. Sementara untuk indikator kinerja di bidang administratifmanajerial, sub-indikator kinerja dalam membangun komunikasi dan jaringan lebih tinggi dibandingkan dengan sub-indikator perencanaan-implementasi dan sub-indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah.